Koordinasi Pengelolaan Pajak Bahan Bakar

-




"Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Bahan Bakar"


Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD Prov. Sulut melalui Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar, maka pada hari Selasa, 5 September 2017 dilaksanakan rapat koordinasi terkait pengawasan dan pengelolaan penjualan bahan bakar di wilayah Prov. Sulut.


Rapat yang bertempat di Ruang Rapat BP2RD Prov. Sulut tersebut dipimpin Kaban Olvie Atteng SE, M.Si dan dihadiri oleh para Wajib pungut (WAPU) PBB-KB yaitu antara lain: Pertamina, PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Global Arta Borneo, PT. Elnusa Petrofin, PT. Bangun Mitra Sejahtera. 

Dalam rapat tersebut membahas perkembangan (trend) realisasi penerimaan dari para Wapu. Berdasarkan data yang ada, terlihat adanya penurunan pada penjualan yang berimbas juga pada penerimaan PBB-KB. Salah satu yang menjadi kendala utama yaitu masalah permainan harga. Adanya kompetitor-kompetitor di lapangan yang melakukan penjualan dengan harga jauh dibawah rata-rata. Juga adanya indikasi importir ilegal. Untuk itu Kaban mengatakan akan memperketat pengawasan/kontrol terhadap penjualan bahan bakar, jika perlu akan dilakukan sidak di beberapa tempat. Juga di bahas mengenai usul untuk pembuatan Perda terkait Wapu ilegal beserta dengan sanksinya. 


Semuanya bertujuan untuk lebih mendisiplinkan pengelolaan penjualan bahan bakar di wilayah Sulawesi Utara. 

Semoga semua pihak dapat bekerja sama dalam menunjang Program Kerja OD-SK menuju Sulut Hebat. (PTIP/ML)





Komentar

Posting Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

-
Gambar
  Tahukah anda bahwa biaya pajak kendaraan bermotor kita di tahun ini mendapatkan keringanan pembayaran untuk sementara waktu? Ya, keringanan ini tentu sangat mempermudah para pengguna kendaraan bermotor. Mengingat pandemi covid-19 yang saat ini mendera seluruh negara di dunia idak terkecuali di Indonesia, yang membuat ekonomi pada kehidupan masyarakat kena imbasnya. Melalui keringanan dalam pembayaran pajak Ranmor inilah diharapkan dapat membantu masyarakat Sulawesi Utara. Apa sebenarnya masksud dari keringanan yang diberikan ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik ranmor di semua wilayah Sulawesi Utara.  Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020, berlaku sampai dengan 23 Desember 2020. Lampiran perhitung
Baca selengkapnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

-
Gambar
    Cara Bayar Pajak Tahunan Melalui Tokopedia   Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak. Cara membayar pajak motor atau mobil pun dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor secara offline dapat melakukannya di kantor Samsat atau Samsat Keliling. Nah, kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara kini bayar pajak kendaraan bermotor tahunan  sudah semakin mudah dan praktis secara online melalui aplikasi SIGNAL dan layanan e-Samsat di Tokopedia. Akan tetapi, pemilik kendaraan perlu memiliki kode bayar terlebih dahulu agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui Tokopedia. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut yang dapat di unduh pada Google Play Store atau klik di link ini =  Info Pajak Kendaraan Sulut . Setelah mendapatkan kode bayar, data kendaraan dan jumlah bayar dapat dibayarkan melalui Teller/ATM/M-Banking Bank SulutGo, Kant
Baca selengkapnya

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

-
Gambar
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: A.   Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp. 86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau 8,48% dengan perincian : 1.    Pajak Daerah 1.1   Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 318.136.824.684 Realisasi Rp. 33.563.931.967 atau 10,55%, target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 29.969.411.021 melampaui Sebesar Rp.3.594.520.946 atau 11,99%. 1.2   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 301.685.786.800 Realisasi Rp. 31.308.363.400 atau 10,38%, target harian s.d 3 Februari 2018 Rp. 28.419.657.568 melampaui Sebesar Rp.2.888.687.832 atau 10,16%. 1.3   Pajak Air Permukaan ditargetkan sebesar Rp. 1.625.520.8
Baca selengkapnya