Bapenda Prov. Sulut

Dalam rangka Optimalisasi PAD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penelusuran Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di perumahan-perumahan, Sabtu, 21 Desember 2019. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi bagaimana membayar PKB secara online, dan program Keringanan serta pembebasan denda PKB kepada para penghuni perumahan tersebut.  Didapati di salah satu perumahn mewah di manado, masih banyak kendaraan yang belum menyelesaikan kewajibannya. Bagi yang tidak ada penghuninya, kendaraan yang menunggak tesebut di label dengan Stiker Belum Lunas Pajak. Diharapkan sang wajib pajak tersebut dapat menyelesaikan di Samsat setempat untuk menghindari penindakan lebih lanjut.  Kepada masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKB dan proses keringanan, dapat berkunjung ke stand pelayanan di area Mantos I Manado, hari ini sampai dengan jam 22.00 Wita. (PTIP/Humas#ML) Stand Pelayanan Mantos I

Pemprov Sulut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan razia besar-besaran kendaraan bermotor yang pemiliknya menunggak pajak di tempat parkir dan pusat keramaian. Kepala Bapenda, Olvie Atteng, SE, M.Si menginstruksikan kepada seluruh ASN dan THL baik yang ada di Kab/Kota untuk menyisir setiap hari ranmor yang belum membayar pajak. Pihak Bapenda melakukan penyisiran satu persatu ranmor dengan menggunakan aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut dan melalui aplikasi seeSAMRATsmart yang berbasis web serta penempelan/labeling stiker belum lunas pajak pada objek ranmor yang didapati berada di parkiran dan pusat keramaian.  Didapati ratusan pemilik ranmor yang belum menyelesaikan kewajibannya. Diantaranya sebuah mobil Pajero Sport yang parkir di parkiran Mantos bernomor polisi DB 1912 BD yang sudah menunggak 4 tahun dengan jumlah pajak Rp. 23.357.200. Petugas Bapenda lantas memasang stiker di kaca depan mobil tersebut agar sang pemilik sadar belum membayar kewajibannya.  K

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut terus melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB.  Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si mengatakan, kita akan tetap buka pelayanan sampai dengan akhir tahun, 31 Desember 2019 yang nanti akan menyesuaikan dengan pelayanan Bank.  Sekarang sedang dilaksanakan juga intensifikasi penagihan pajak secara langsung ke pemilik kendaraan-kendaraan mahal yang masih menunggak, dan razia pajak bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulut, dan Jasa Raharja.  Disamping itu giat "labeling (penempelan stiker) belum lunas pajak" pada objek ranmor yang menunggak, yang berada di jalan dan tempat keramaian/parkiran mall tetap dilaksanakan setiap hari.  Kita sudah membuka beberapa titik pelayanan yang lebih mendekatkan dengan masyarakat, seperti di parkiran mantos  dan TKB hingga pekan depan, Senin, 16 s.d Jumat, 20 Desember 2019. Dihimbau kepada seluruh

Operasi Mapalus Pajak 2019 terus digelar pihak Bapenda Sulut bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulut dan Jasa Raharja Sulut pekan ini dalam rangka Optimalisasi PAD serta membangun masyarakat untuk Sadar Pajak.  Pengemudi DB 1739 LN melintas di jalan raya dan terjaring penertiban lalu lintas lantaran pajak kendaraannya belum dibayar atau diperpanjang. Kendaraan tersebut akan ditahan sementara oleh pihak kepolisian, namun dibebaskan lagi karena sang pengemudi bersedia membayar pajak saat itu juga. Para petugas memberikan apresiasi kepada sang pengemudi dan membolehkan yang bersangkutan untuk melanjutkan perjalanannya.  Ketika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi pada pengesahaan tiap tahun, ini sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Peraturan yang mengatur tentang wewenang kepolisian sendiri tercantum pada pasal 70 ayat 2. Pasal itu menjelaskan STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya.  Nah, jika pemilik kendar

Rapat Tim Pembina Samsat Sulut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Sulut, Edwin Silangen, MS, yang juga selaku Ketua Tim Pembina Samsat Sulut, Rabu, 4 Desember 2019, di Arya Duta Hotel Manado.  "Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mental dan perilaku harus dijaga dalam persiapan diri untuk menjadi SDM yang unggul dalam menjalankan pelayanan publik. Teknologi juga sebagai wahana alat yang dimanfaatkan untuk  menopang pelayanan prima kepada masyarakat. Terus berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak," Sekprov Edwin Silangen, MS Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemaparan materi oleh Dirlantas Polda Sulut, Kombes Pol Iwan Sonjaya, SIK, dan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si, yang dilanjutkan dengan diskusi permasalahan Kesamsatan dalam mengoptimalkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB. Hadir dalam rapat tersebut, PT. Jasa Raharja Sulut, Jajaran Ditlantas Polda Sulut, Kepala Div

Aturan baru segera diberlakukan oleh Korlantas Polri terkait penghapusan identitas pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang menunggak PAJAK selama dua (2) tahun berturut-turut. Regulasi ini berlaku tahun ini secara nasional untuk mobil dan sepeda motor. Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak lima (5) tahunan (ganti plat) kemudian dua tahun berikutnya masih belum membayar kewajibannya (total 7 tahun), maka data kendaraannya akan dihapus. Artinya, ranmor tersebut bakal berstatus bodong dan ilegal berkendara di jalan selamanya.    Contoh Plat/STNK yang masa berlaku 5 Tahunan habis tahun ini Prosedur penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai berikut: Tiga bulan sebelum berkahirnya waktu dua tahun tersebut, maka akan diberikan surat peringatan pertama untuk waktu satu bulan sejak diterimanya surat peringatan melakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan perintah dalam peringatan pertama, diberi

Pemerintah Provinsi melalui UPTD PPD Bapenda Sulut di Bitung melakukan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan PAD kerjasama dengan Pemkot Bitung, bertempat di Lokasi Stadion Dua Sudara Bitung, Kamis, 21 November 2019.  Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si menghadiri sekaligus membawakan materi Pajak Daerah, mengajak para perangkat Kelurahan harus menjadi pelopor pajak bagi masyarakat dan berperan aktif dalam menunjang program Pemerintah Provinsi sehingga berdampak pada Dana Bagi Hasil Kota Bitung. Segera Balik Nama Kendaraaan Bermotor yang sudah dijual maupun yang dibeli demi kelancaran adminstrasi dan memudahkan kita dalam membayar pajak, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.  Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kaban BP2RD Bitung, Camat, Para Perangkat Kelurahan, PT. Jasa Raharja, dan Pihak Lantas Bitung. (PTIP/Humas/ML)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerjasama dengan TP-PKK Sulut dengan Bapenda Sulut bersama dengan TP-PKK Minahasa Selatan, bertempat di Sutan Raja Hotel Amurang, Rabu, 20 November 2019.  Dibuka secara langsung oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE. M.Si, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang kesadaran untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipelopori ibu-ibu PKK.  PKK harus berperan serta untuk mengajak masyarakat disekitarnya membayar pajak tepat waktunya. Kerjasama PKK dapat membantu pemerintah dalam menggalakan masyarakat untuk sadar pajak dalam optimalisasi pendapatan daerah, yang tentunya berpengaruh pada jumlah dana bagi hasil pajak daerah untuk Kabupate/Kota.  Hadir dalam kegiatan tersebut TP-PKK Sulut, Ketua TP-PKK Minsel, Elsje Sumual, Kasat Lantas Minsel, beserta para Ibu PKK se Kabupaten Minsel.  (PTIP/Humas#ML)

Hari ini, Bapenda Prov Sulut akan melakukan Penelusuran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado & Sekitarnya dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah secara door to door. Kegiatan ini melibatkan seluruh struktural, staf dan thl bersama Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si. Semua wajib pajak perorangan, badan usaha dan perusahaan akan ditelusuri dan didata by name by adress sesuai database yang ada pada aplikasi seeSAMRATsmart .  MOHON PERHATIAN & KERJASAMANYA.. 🙏🏼 Lakukan pembayaran secara online, dan SEGERA Manfaatkan Keringanan & Pembebasan Denda Pajak Ranmor.. Hubungi Samsat terdekat, atau hub. Bag. Humas Bapenda Sulut, 08114371069 (PTIP/Humas#ML)

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan penerimaan dan piutang Pajak Daerah anggaran 2019, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, menggelar rapat rekonsiliasi piutang pajak daerah triwulan III tahun 2019, bertempat di Sutan Raja Hotel Kotamobagu, Kamis, 14 November 2019. Rekonsiliasi ini adalah proses pencocokan data/transaksi (piutang) yang bertujuan untuk memperoleh data piutang yang valid dan akurat antara UPTD PPD, Kantor Pusat, dan BKAD (Keuangan).  Piutang pajak merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak daerah yang berupa Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) itu timbul ketika wajib pajak menyampaikan SPTPD namum belum melakukan pembayaran.  Piutang pajak adalah hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya.  Hadir dalam acar