Bapenda Prov. Sulut

Bapenda Orange Army (BOA) Sulut, kembali turun lapangan membawa penyampaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara Door To Door ke masyarakat/wajib  pajak maupun perusahaan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web dengan istilah Siluman Darat (Sistem Penelusuran, Pemutahiran Data dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor).  Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Kab/Kota yang merupakan salah satu program andalan dalam mendukung upaya peningkatan PAD khususnya PKB. Siluman Darat secara otomatis mengantar petugas (BOA) dalam menelusuri Wajib Pajak sesuai alamat - NIK dalam database sistem Kesamsatan Sulut, sebagai Target Operasi Penelusuran.  Dihimbau kepada para Wajib Pajak untuk segera menyelesaikan tunggakan Pajak Ranmor dengan mendatangi Outlet Samsat terdekat atau lakukan pembayaran melalui ATM/Teller Bank SulutGo. (PTIP/ML) * Petugas BOA (Bapenda Orange Army) saat dilapangan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku koordinator Pendapatan Daerah melakukan pembahasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Instansi terkait, dalam hal ini Para Kepala Sekolah SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut. Kegiatan ini dalam rangka mengembangkan atau mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan pemanfaatan aset daerah yang berupa kantin-kantin dan usaha lainnya di SMA/SMK Negeri yang berpotensi melalui mekanisme pemanfaatan guna mendongkrak PAD, yang merupakan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Pemakaian aset daerah dikenakan tarif sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si, didampingi oleh Kabid PLL, Lukman Lapadengan SE. M.Si, bertempat di Rupat BApenda Sulut, Selasa, 21 Mei 2019. (PTIP/ML)

I SO 9001  merupakan  standar internasional  di bidang  sistem manajemen mutu . Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Bapenda Sulut salah satu Perangkat Daerah yang diaudit sebagai pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat, dalam implementasi terhadap kesesuaian dan pemenuhan persyaratan, sebagai bukti penerapan Standar Pelayanan Internasional dari Badan Sertifikasi yang terakreditasi United Kingdom Accreditation   Service (UKAS) kerjasama dengan PT. Bintang Solusi Utama sebagai Konsultan, dan Guardian Independent Certification sebagai auditornya.  Setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari pelatihan, identifikasi, dokumentasi, implementasi sampai dengan internal dan eksternal audit, terdapat 5 UPTD - Samsat yang masih memiliki minor a...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pendapatan, melakukan Rapat Kajian Pengelolaan Retribusi Daerah, dalam rangka Optimalisasi PAD khususnya peningkatan Retribusi  Daerah bagi Perangkat Daerah pengelola. Dalam rapat tersebut, telah dilakukan pengkajian terhadap potensi PAD khususnya Retribusi Daerah dengan mengidentifikasi nilai objek dan sumber daya yang sudah digali dan yang belum tergali, serta membahas usulan target Tahun 2020 masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan PERDA No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si, didampingi oleh Sekretaris Badan Ir. Conny Kuhon, ME, di Rupat Bapenda yang dihadiri oleh perwakilan Bidang Teknis pengelola PAD, pada Perangkat Daerah Prov. Sulut. (PTIP/ML)

Dalam rangka menunjang program dan kegiatan Tim Pembina Samsat Nasional Tahun 2019 terkait pengembangan dan pemanfaatan aplikasi layanan SAMSAT Nasional, Tim Pembina Samsat Sulut menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi SAMONALS oleh Korlantas POLRI bertempat di Hotel Granpuri Manado, Kamis 25 April 2019.  Sistem Samsat Online Nasional merupakan terobosan yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat/wajib pajak dalam pembayaran PKB kapan saja dimana saja, dan untuk memangkas birokrasi serta menghindari calo dan proses pungli.  Adapun Mekanisme Pembayaran PKB melalui Sistem SAMONALS: Pemohon mendownload Aplikasi SAMSAT Nasional di Google Play Pemohon mengisi data (no. rangka dan NIK sesuai data STNK) Mendapatkan SKKP elektronik dan kode Billing System Pembayaran dilakukan melalui Bank/ Modern Channel  Penerbitan E-TBPKP dan E-STNK (Online) Pemohon/WP mendapatkan TBPKP/SKPD (Notice Pajak) dan Stiker pengesahan STNK yang di kirim ke ...

Seiring perkembangan era globaliasasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi saat ini,  tuntutan dan harapan masyarakat khususnya dibidang pelayanan semakin tinggi sehingga memacu Polri untuk dapat menyajikan pelayanan kepada masyarakat secara online dengan berbasis teknologi informasi bekerjasama dengan Pemerintah dan Perbankan. Karena tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, profesional dan akuntabel sebagai implementasi NAWACITA yang ke 2 dari Presiden Republik Indonesia. Kerja sama ini, dilakukan bersama dengan Pemprov Sulut yang akan ditanda tangani Bapak Gubernur, PT. Jasa Raharja, Direksi Perbankan, Bank Pemerintah, Bank Swasta dan Bank Daerah.  Maksud dan tujuan sistem Samolnas adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang mencerminkan pola Good Goverment Service, dan merupakan implementasi inovasi pelayanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan Pengesahan STNK tahunan secara elektronik y...

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi mengadakan rapat evaluasi kinerja penerimaan dan belanja Tahun 2019 yang diikuti oleh para Kepala Bidang, Kepala UPTD, Eselon IV serta Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, berlangsung di Ruang Konsultasi Bapenda Sulut. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si. Dibahas juga dalam rapat tersebut terkait capaian kinerja masing-masing ASN dan THL sesuai dengan Evajab (matrix), realisasi target pendapatan TW 1 (tren), evaluasi permintaan BPK, evaluasi tim pelayanan, Sarpras pelayanan publik, dan    Integritas sebagai ASN dan THL Pemprov. Sulut. (PTIP/ML)