Forum Komunikasi BP2RD, BPKAD, BKD Se-Provinsi Sulut

-


Pembukaan Forkom Oleh Penjabat Walikota Kotamobagu


Salah satu upaya wujud peIaksanaan Desentralisasi Fiskal adalah penentuan Sumber-Sumber Penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensi masing-masing, Kewenangan Daerah tersebut dlwujudkan dengan memungut Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 



Kepala Bapenda Olvie Atteng, SE, M.Si


Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta untuk mensinergiskan pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bapenda  melaksanakan pertemuan melalui Forum Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama antara Unit Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, yang bertempat di D’Talaga Restaurant Kota Kotamobagu, Rabu 14 Maret 2018


Forum Komunikasi ini dibuka oleh Penjabat Walikota Kotamobagu Hi. Moh. Rudi Mokoginta, SE, M.TP dan dihadiri oleh Kepala/Perwakilan BP2RD, BPKAD dan para Kepala UPPD Bapenda se - Provinsi Sulawesi Utara. 



Kabid PLL Bapenda, Lukman Lapadengan, SE, M.Si


Pemaparan Kebijakan BP2RD/Bapenda dibawakan oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si, dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dan tatacara penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemaparan selanjutnya terkait Pajak Daerah dibawakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Sulut, Jun Silangen SE.Ak, M.Si. 



Kabid Pajak Daerah, Jun Silangen SE.Ak, M.Si

Pemaparan selanjutnya terkait Retribusi Daerah yang dirangkaikan dengan penyerahan SK Gub DBH kepada Kab/Kota, disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Lukman Lapadengan, SE, M.Si. 


Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah telah merealisasikan Penyaluran DBH T.A 2017 sebesar Rp. 420.208.255.545, dan sudah mengalokasikan DBH melalui SK alokasi sementara T.A 2018 kepada 15 Kabupaten / Kota. Untuk itu dimintakan kepada Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan intensifikasi potensi pajak yang ada, contohnya: memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara rutin, dan ekstensifikasi potensi yang ada, contohnya melakukan mutasi kendaraan dari luar daerah. Pemanfaatan DBH Pajak Provinsi (10%), dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi. 



Penyerahan SK Gub Alokasi Sementara DBH Pajak Provinsi T.A 2018


Dari pelaksanaan Forum Komunikasi ini diharapkan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatnya target penerimaan PAD tahun 2018. (PTIP/ML) #suluthebat


Foto Kegiatan:





















Komentar

Posting Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

-
Gambar
  Tahukah anda bahwa biaya pajak kendaraan bermotor kita di tahun ini mendapatkan keringanan pembayaran untuk sementara waktu? Ya, keringanan ini tentu sangat mempermudah para pengguna kendaraan bermotor. Mengingat pandemi covid-19 yang saat ini mendera seluruh negara di dunia idak terkecuali di Indonesia, yang membuat ekonomi pada kehidupan masyarakat kena imbasnya. Melalui keringanan dalam pembayaran pajak Ranmor inilah diharapkan dapat membantu masyarakat Sulawesi Utara. Apa sebenarnya masksud dari keringanan yang diberikan ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik ranmor di semua wilayah Sulawesi Utara.  Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020, berlaku sampai dengan 23 Desember 2020. Lampiran ...
Baca selengkapnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

-
Gambar
    Cara Bayar Pajak Tahunan Melalui Tokopedia   Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak. Cara membayar pajak motor atau mobil pun dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor secara offline dapat melakukannya di kantor Samsat atau Samsat Keliling. Nah, kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara kini bayar pajak kendaraan bermotor tahunan  sudah semakin mudah dan praktis secara online melalui aplikasi SIGNAL dan layanan e-Samsat di Tokopedia. Akan tetapi, pemilik kendaraan perlu memiliki kode bayar terlebih dahulu agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui Tokopedia. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut yang dapat di unduh pada Google Play Store atau klik di link ini =  Info Pajak Kendaraan Sulut . Setelah mendapatkan kode bayar, data kendaraan dan jumlah bayar dapat dibayarkan melalui Teller/ATM/M-Ba...
Baca selengkapnya

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

-
Gambar
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: A.   Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp. 86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau 8,48% dengan perincian : 1.    Pajak Daerah 1.1   Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 318.136.824.684 Realisasi Rp. 33.563.931.967 atau 10,55%, target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 29.969.411.021 melampaui Sebesar Rp.3.594.520.946 atau 11,99%. 1.2   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 301.685.786.800 Realisasi Rp. 31.308.363.400 atau 10,38%, target harian s.d 3 Februari 2018 Rp. 28.419.657.568 melampaui Sebesar Rp.2.888.687.832 atau 10,16%. 1.3   Pajak Air Permukaan ditarg...
Baca selengkapnya