Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

-
Sekrov. Edwin Silangen SE, MS

Dalam rangka  peningkatan PAD, khususnya pajak daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), BP2RD Prov. Sulut melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi PBB-KB Triwulan II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 sd 03 Novenmber di Provinsi Kepulauan Riau (Batam). Kegiatan rekonsiliasi ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen SE, MS. Kegiatan ini diikuti oleh PT. Pertamina (Persero) MOR VII Makassar dan BP2RD/Bapenda se-Sulawesi.

Adapun maksud dan tujuan dari rapat koordinasi dan Rekonsiliasi dimaksud adalah untuk melakukan validasi / pencocokan data penyaluran PBB-KB dari Area Kerja PT. Pertamina MOR VII Makassar dengan laporan pada masing - masing Provinsi penerima PBB-KB juga untuk menyatukan persepsi dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) serta untuk menjalin komunikasi dan mendapatkan masukan dan saran dari Pertamina MOR VII Makassar cara yang paling efektif dalam memecahkan permasalahan terkait pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Kegiatan ini dilanjutkan dengan Benchmarking kaji terap pengembangan sistem online kearah web service kesamsatan di BP2RD Prov Kepri, bersama Tim Pembina Samsat Prov. Sulut. (PTIP/ML)

Kaban BP2RD Olvie Atteng SE, M.Si






Komentar

Posting Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

-
Gambar
  Tahukah anda bahwa biaya pajak kendaraan bermotor kita di tahun ini mendapatkan keringanan pembayaran untuk sementara waktu? Ya, keringanan ini tentu sangat mempermudah para pengguna kendaraan bermotor. Mengingat pandemi covid-19 yang saat ini mendera seluruh negara di dunia idak terkecuali di Indonesia, yang membuat ekonomi pada kehidupan masyarakat kena imbasnya. Melalui keringanan dalam pembayaran pajak Ranmor inilah diharapkan dapat membantu masyarakat Sulawesi Utara. Apa sebenarnya masksud dari keringanan yang diberikan ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik ranmor di semua wilayah Sulawesi Utara.  Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020, berlaku sampai dengan 23 Desember 2020. Lampiran ...
Baca selengkapnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

-
Gambar
    Cara Bayar Pajak Tahunan Melalui Tokopedia   Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak. Cara membayar pajak motor atau mobil pun dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor secara offline dapat melakukannya di kantor Samsat atau Samsat Keliling. Nah, kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara kini bayar pajak kendaraan bermotor tahunan  sudah semakin mudah dan praktis secara online melalui aplikasi SIGNAL dan layanan e-Samsat di Tokopedia. Akan tetapi, pemilik kendaraan perlu memiliki kode bayar terlebih dahulu agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui Tokopedia. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut yang dapat di unduh pada Google Play Store atau klik di link ini =  Info Pajak Kendaraan Sulut . Setelah mendapatkan kode bayar, data kendaraan dan jumlah bayar dapat dibayarkan melalui Teller/ATM/M-Ba...
Baca selengkapnya

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

-
Gambar
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: A.   Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp. 86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau 8,48% dengan perincian : 1.    Pajak Daerah 1.1   Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 318.136.824.684 Realisasi Rp. 33.563.931.967 atau 10,55%, target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 29.969.411.021 melampaui Sebesar Rp.3.594.520.946 atau 11,99%. 1.2   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 301.685.786.800 Realisasi Rp. 31.308.363.400 atau 10,38%, target harian s.d 3 Februari 2018 Rp. 28.419.657.568 melampaui Sebesar Rp.2.888.687.832 atau 10,16%. 1.3   Pajak Air Permukaan ditarg...
Baca selengkapnya