59.000 Penunggak Pajak Ranmor Akan Di Razia Petugas Bapenda


Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, di lokasi penelusuran Kampung Arab

Manado, 23 Juni 2018. Untuk kesekian kalinya Bapenda Sulut yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan, Olvie Atteng, SE, M.Si, melakukan penelusuran tunggakan Pajak Ranmor sekaligus sosialisasi program e-Samsat OD-SK,  pembayaran PKB Online melalui ATM dan Teller Bank SulutGo di seluruh Kab/Kota se- Sulut. 


Penelusuran secara Door to Door dengan menggunakan Aplikasi

Menurut data Bid. Pajak Daerah, masih terdapat 59.000an kendaraan bermotor (R2&R4) di Sulut yang belum membayar Pajak. Perusahan dan Masyarakat sebagai wajib pajak ranmor tersebut sudah terdata by name by address di Sistem Bapenda Sulut, melalui Bid. Renbang. Dengan menggunakan aplikasi SILUMAN DARAT dan Aplikasi Info Pajak Ranmor Sulut di Google Play Store, semua data sudah terintegrasi by sistem, dan siap untuk ditelusuri. 

Door to Door

Khususnya di Kota Manado, TIMSUS Kantor Pusat sebanyak 70 Personil melakukan penelusuran di Kec. Tikala (778 Penunggak Pajak), Kec. Tuminting (444 Penunggak Pajak), Kec. Sario (700 Penunggak Pajak), Kec. Singkil (828 Penunggak Pajak). 

Kedepan, Bapenda Sulut akan turun lapangan lagi melakukan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di jalan umum dan tempat keramaian serta perumahan dengan personil lengkap, kerjasama pihak Kepolisian dan Pol. PP sebagai penegak Perda. Segerahlah bayar Pajak Ranmor untuk kenyamanan selama berkendara dijalan. 
Silahkan menghubungi Samsat terdekat, atau lakukan pembayaran PKB lewat ATM dan Teller BSG.

Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Terima Kasih kepada Masyarakat Sulut yang sudah taat membayar pajak tepat waktunya. (#PTIP/ML)

Call Centre : 081245025015 - 081245025016

#ayobayarpajak
#marijobayarpajak
#pajakuntukkita
#oranghebatbayarpajak
#bayarpajaklewatbanksulutgo
























Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah