Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

-


Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Olvie Atteng, SE, M.Si, selaku koordinator pendapatan daerah, melalui Bidang Pendapatan Lain-Lain, mengadakan Rapat Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, yang diadakan di Hotel Grand Puri Manado, Selasa 6 Februari 2018.



Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain BP2RD, M.L.H. Lapadengan, SE, M.Si, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan agar supaya tersedianya data yang akurat dan telah terverifikasi yang akan dipakai untuk kebutuhan pemeriksaan dan akuntabilitasnya angka penyaluran Dana Bagi Hasil.



Ditambahkan oleh Kasubid Dana Perimbangan BP2RD, Hans. J. Runtu, SE. ME, kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Turut membawakan materi dalam rapat tersebut, Kepala BP2RD Kab. Minahasa, Jan Luntungan, SH. (PTIP/ML)


TERIMA KASIH KEPADA MASYARAKAT

YANG SUDAH MEMBAYAR PAJAK


Mari Bangun Daerah 

Dengan Membayar Pajak Tepat Waktu

Untuk Sulut Yang Lebih Hebat

BP2RD Prov. Sulut 2018

Galeri Photo







Komentar

Posting Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

-
Gambar
  Tahukah anda bahwa biaya pajak kendaraan bermotor kita di tahun ini mendapatkan keringanan pembayaran untuk sementara waktu? Ya, keringanan ini tentu sangat mempermudah para pengguna kendaraan bermotor. Mengingat pandemi covid-19 yang saat ini mendera seluruh negara di dunia idak terkecuali di Indonesia, yang membuat ekonomi pada kehidupan masyarakat kena imbasnya. Melalui keringanan dalam pembayaran pajak Ranmor inilah diharapkan dapat membantu masyarakat Sulawesi Utara. Apa sebenarnya masksud dari keringanan yang diberikan ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik ranmor di semua wilayah Sulawesi Utara.  Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020, berlaku sampai dengan 23 Desember 2020. Lampiran ...
Baca selengkapnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

-
Gambar
    Cara Bayar Pajak Tahunan Melalui Tokopedia   Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak. Cara membayar pajak motor atau mobil pun dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor secara offline dapat melakukannya di kantor Samsat atau Samsat Keliling. Nah, kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara kini bayar pajak kendaraan bermotor tahunan  sudah semakin mudah dan praktis secara online melalui aplikasi SIGNAL dan layanan e-Samsat di Tokopedia. Akan tetapi, pemilik kendaraan perlu memiliki kode bayar terlebih dahulu agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui Tokopedia. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut yang dapat di unduh pada Google Play Store atau klik di link ini =  Info Pajak Kendaraan Sulut . Setelah mendapatkan kode bayar, data kendaraan dan jumlah bayar dapat dibayarkan melalui Teller/ATM/M-Ba...
Baca selengkapnya

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

-
Gambar
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: A.   Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp. 86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau 8,48% dengan perincian : 1.    Pajak Daerah 1.1   Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 318.136.824.684 Realisasi Rp. 33.563.931.967 atau 10,55%, target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 29.969.411.021 melampaui Sebesar Rp.3.594.520.946 atau 11,99%. 1.2   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 301.685.786.800 Realisasi Rp. 31.308.363.400 atau 10,38%, target harian s.d 3 Februari 2018 Rp. 28.419.657.568 melampaui Sebesar Rp.2.888.687.832 atau 10,16%. 1.3   Pajak Air Permukaan ditarg...
Baca selengkapnya