Bapenda Prov. Sulut

Dalam rangka sinergitas dan pelayanan publik yang lebih baik pasa SAMSAT, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Peraturan Bersama, Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerjasama, maka pada hari Rabu, 23 Agustus 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT, yang dihadiri oleh Ibu  Olvie Atteng, SE, M.Si  selaku Kepala BP2RD, Dirlantas Polda Sulut Komisaris Besar Polisi  Drs. Ari Subiyanto, M.Si , Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cab. Sulut  Haryo Pamungkas, SE, M.Hum , Perwakilan dari Bank SulutGo, Perwakilan dari Biro Hukum Setda Prov. Sulut, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulut, Kanit Operasional PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cab. Sulut, Para Kasat Lalu Lintas se Sulut, Para Ka. UPT BP2RD Prov. Sulut, Perwakilan dari Bank Negara Indonesia serta Bidang Pajak dan Bidang Renbang BP2RD.  Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam pelaksanaan tugas kesamsatan, se...

Dalam rangka optimalisasi dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Retribusi serta upaya-upaya untuk pencapaian realisasi target penerimaan Retribusi, BP2RD Prov. Sulut yang dipimpin Olvie Atteng SE, M.Si, selaku koordinator Pendapatan Daerah mengadakan evaluasi koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Pendapatan Asli Daerah di Ruang Rapat BP2RD. Terkait hal tersebut seluruh bidang teknis turut membawa laporan realisasi masing-masig SKPD sampai dengan 31 Juli 2017, dan dilanjutkan dengan pembahasan target Retribusi untuk Tahun 2018. Kaban BP2RD melalui Kabid Pendapatan Lain-Lain, M. L. H. Lapadengan SE, M.Si mengatakan "target rata-rata semua naik, mengingat adanya sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan aturan yang ada, semoga ini dapat menambah pendapatan daerah kita lebih meningkat  untuk menunjang pogram kerja OD-SK menuju Sulut Hebat".  (PTIP/ML)

Kaban BP2RD Prov. Sulut Olvie Atteng SE, M,Si menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam bidang "Budgetting" yang dipimping langsung oleh Ketua DPRD Prov. Gorontalo, DR. Drs. Paris R.A. Jusuf S.sos, M,Si. Jumat, 18 Agustus 2017 diruang Rapat Kaban. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang strategi Peningkatan PAD pada sektor penghasilan Pajak. Ketua DPRD Prov. Gorontalo memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut dalam hal ini, inovasi dan kreatifitas dalam mencapai target yang dilakukan oleh BP2RD Prov. Sulut. (PTIP/ML)

Diguyur hujan deras suasana keakraban dan kebersamaan seluruh ASN dan THL, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Prov. Sulut dalam rangka memperingati HUT Proklamasi RI ke 72 berlangsung dengan meriah. Kaban BP2RD Prov. Sulut Olvie Atteng SE. M,Si mengatakan kegiatan ini untuk menjalin  kebersamaan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai kegiatan dilakukan dengan suasana gembira bersama 10 UPTB yang tersebar di Sulut, dan dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan buat Pensiunan. Tampilan Drama Kemerdekaan, lomba yel-yel dan kreatifitas peserta berlangsung dengan sangat meriah, dengan melibatkan seluruh UPTB dan Kaban serta Sekban yang ikut basah-basahan dalam hujan deras. Terima Kasih kepada semua ASN dan THL yang sudah datang bergabung bersama dan telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bersama Kita Sukses, Kita Sukses Bersama (PTIP/ML)

Upacara Memperingati HUT ke 72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kamis, 17 Agustus 2017 (PTIP/ML)

Apel Kerja BP2RD Prov. Sulut     Rapat Kerja, Konsolidasi Anggaran Perubahan APBD 2017 BP2RD Prov. Sulut. Dalam rapat tersebut Kaban menegaskan, diantaranya terkait; - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang Baik - Laporan Masing-masing UPTB - Peningkatan Kinerja dan Realisasi - Pencapaian Target - Peningkatan Pelayanan Publik - Trend dan Database Jumlah Kendaraan Bermotor - Potensi PAD yang baru - Sumber-Sumber Retribusi - Persiapan Kegiatan-Kegiatan Dalam Rangka Menyambut Peringatan HUT Proklamasi RI ke 72 - Inovasi dan Rencana Program Kerja dalam rangka menunjang Program OD-SK menuju Sulut Hebat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Biro/Bagian Umum, BPKAD/DPKAD dan SKPD pengelola Pendapatan se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 09 Agustus 2017 di Aula UPTB Manado BP2RD Prov. Sulut. Kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi PDRD lebih difokuskan pada penanganan dan penyelesaian terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Acara FGD ini dibuka oleh Kaban BP2RD Prov. Sulut Olvie Atteng SE, M.Si yang dihadiri Sekda Kab/Kota dan SKPD terkait, dan dilanjutkan dengan forum diskusi yang dipimpin oleh Madyagama serta David Rudolf dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan. (PTIP/ML)

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan besar buat BP2RD Prov. Sulut, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Berbagai macam inovasi dan kreatifitas telah di upayakan oleh Badan BP2RD Prov. Sulut yang dipimpin oleh Ibu Kaban Olvie Atteng SE, M.Si, untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat demi tercapainya program OD-SK menuju Sulut Hebat. Kami Mempunyai motto “Bersama Kita Sukses, Kita Sukses Bersama”. (PTIP/ML) “Kami Adalah Pejuang Pencari Pendapatan”

BP2RD Prov. Sulut mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan Pelatihan Revolusi Mental Bagi ASN Perempuan Sekaligus Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017, dengan mengikutsertakan beberapa pejabat struktural es III dan es IV yang dibuka oleh Sekdaprov Bapak Edwin Silangen SE, MS di Aula Bandiklat Maumbi Jumat, 4 Agustus 2017. Dalam acara pembukaan Sekdaprof menyampaikan bahwa, birokrasi pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan sangat diharapkan peranannya, untuk menampilkan kinerja yang semakin baik serta mampu tampil disiplin, profesional, dan paripurna dalam melaksanakan pelayanan publik. Dengan harapan, secara otomatis menuntut ASN yang berkualitas dan profesional, baik dari segi teknis, administratif maupun manajerial dan mampu membawa perubahan positif serta menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, tutupnya. Kasubid Dan...

     Mendengar kata PAJAK biasanya membuat kita akan cenderung menghindarinya dan menjadi posesif seakan PAJAK jadi momok bagi kita semua orang. Padahal kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara sangat tergantung pada pajak. Pajak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat, merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan daerah dan negara.  Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1, adalah: “Kontribusi wajib kepada negara (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan lansung dan digunakan untuk keperluan negara (daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Disamping itu ada juga pungutan lain dengan tujuan sama yaitu yang disebut dengan retribusi. Namun demikian retribusi merupakan pungutan daerah ...

Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mineral Tahun 2017     Dalam rangka mengoptimalisasi Sistem dan Prosedur Pelaporan Produksi, Mineral dan Batubara, BP2RD Prov. Sulut hadir bersama instansi dan dinas terkait serta perusahaan Pertambangan untuk membahas laporan produksi, pemasaran dan permasalahannya yang dilaksanakan di Aula Dinas ESDM Prov. Sulut.      Adapun materi dan diskusi pembahasan antara lain: 1. Penataan IUP OP yang tidak memberikan laporan Produksi dan Penjualan khusus mineral non logam. 2. Penataan pertambangan tanpa ijin/liar yang merusak lingkungan khusus mineral Non Logam dan Logam kewenangan menerbitkan ijin pertambangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2014 3. Evaluasi PNBP khusus mineral logam Iuran Tetap dan Royalty di Prov. Sulut. 4. Pemanfaatan P3K dan keselamatan kerja di Perusahaan pertambangan dan Pelaksanaan UKL/UPL didaerah.     Beberapa permasalahan yang dihadapi di Kab/Kota antara lain:...