Bimtek Implementasi Peraturan Perundan-Undangan Dilingkungan BP2RD

-
Drs. Jhon Palandung, M.Si

Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses tumbuh kembang daerah dan bangsa, sehingga sudah menjadi suatu keniscayaan kepada setiap Apartur Sipil Negara untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kepatuhan hukum dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab. Ini kemudian mewajibkan kita sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk mampu memahami secara menyeluruh setiap substansi penting yang terkandung didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov. Sulut yang dikepalai Kaban Olvie Atteng, SE, M.Si, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi pejabat struktural dan fungsional umum di lingkungan BP2RD. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Drs. Jhon H. Palandung, M.Si yang sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Setda Prov. Sulut, bertempat di Hotel Grand Puri, Rabu 11 Oktober 2017.
Dalam sambutan Palandung mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. E-Goverment sebagai inovasi dalam bidang kepemerintahan yang dapat memanfaatkan peluang dari Teknologi Informasi dan Komunikasi agar masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses pelayanan publik secara modern, dimana kebutuhan masyarakat menjadi prioritas dalam pelayanan.

Adapun para Nara Sumber yang menyampaikan materi pada Bimtek BP2RD ini antara lain; Ariani Joice Kolompoy dan A. M. Firman (perwakilan dari BPKP Sulut), Drs. Marhaen R. Tumiwa, M.Pd (Kadis Komunikasi, Informasi,, Persandian dan Statistik DAerah Prov. Sulut, Yuriko Fernanda SH, , SIK, MH (Kasi BPKB Polda Sulut), Drs. Femmy J. Suluh, M.Si (Kepala BKD Prov. Sulut), Dra. Roosje Kalangi, M.Si (Widyaswara IPDN Jatinangor). (PTIP/ML)









Komentar

Posting Komentar

Popular Posts

Keringanan Pajak Ranmor Sulut, Begini Syaratnya

-
Gambar
  Tahukah anda bahwa biaya pajak kendaraan bermotor kita di tahun ini mendapatkan keringanan pembayaran untuk sementara waktu? Ya, keringanan ini tentu sangat mempermudah para pengguna kendaraan bermotor. Mengingat pandemi covid-19 yang saat ini mendera seluruh negara di dunia idak terkecuali di Indonesia, yang membuat ekonomi pada kehidupan masyarakat kena imbasnya. Melalui keringanan dalam pembayaran pajak Ranmor inilah diharapkan dapat membantu masyarakat Sulawesi Utara. Apa sebenarnya masksud dari keringanan yang diberikan ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik ranmor di semua wilayah Sulawesi Utara.  Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020, berlaku sampai dengan 23 Desember 2020. Lampiran ...
Baca selengkapnya

Bayar Pajak Tahunan ONLINE Sulut Melalui TOKOPEDIA, BSG, SIGNAL & Kantor Pos

-
Gambar
    Cara Bayar Pajak Tahunan Melalui Tokopedia   Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak. Cara membayar pajak motor atau mobil pun dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor secara offline dapat melakukannya di kantor Samsat atau Samsat Keliling. Nah, kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara kini bayar pajak kendaraan bermotor tahunan  sudah semakin mudah dan praktis secara online melalui aplikasi SIGNAL dan layanan e-Samsat di Tokopedia. Akan tetapi, pemilik kendaraan perlu memiliki kode bayar terlebih dahulu agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui Tokopedia. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut yang dapat di unduh pada Google Play Store atau klik di link ini =  Info Pajak Kendaraan Sulut . Setelah mendapatkan kode bayar, data kendaraan dan jumlah bayar dapat dibayarkan melalui Teller/ATM/M-Ba...
Baca selengkapnya

Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

-
Gambar
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: A.   Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp. 86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau 8,48% dengan perincian : 1.    Pajak Daerah 1.1   Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 318.136.824.684 Realisasi Rp. 33.563.931.967 atau 10,55%, target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 29.969.411.021 melampaui Sebesar Rp.3.594.520.946 atau 11,99%. 1.2   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditargetkan Sebesar Rp. 301.685.786.800 Realisasi Rp. 31.308.363.400 atau 10,38%, target harian s.d 3 Februari 2018 Rp. 28.419.657.568 melampaui Sebesar Rp.2.888.687.832 atau 10,16%. 1.3   Pajak Air Permukaan ditarg...
Baca selengkapnya