Bapenda Prov. Sulut

Manado, BP2RD - Seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejatraan rakyat, maka pembangunan diarahkan agar dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik ( Good Governaance ). Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, bersih, dan berwibawa .  Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan  untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur , bertempat di Aula Samsat UPTB Manado, Selasa 24 Oktober 2017, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Prov. Sulut menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang dibuka oleh Kepala BP2RD Olvie Atteng SE, M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Bendahara Penerimaan, dan Operator Komputer pada Seksi Pajak dalam kegiatan

Kepala BP2RD Olvie Atteng, SE, M.Si Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor, BP2RD Prov. saat ini gencar-gencarnya melakukan sosialisasi Program ODSK , Online Dalam Selesaikan Kewajiban Pajak Kendaraan dan Pergub N0. 42 tentang pemberian Keringanan Pajak Kendaraan dan Gratis Denda Pajak, serta keringanan dan Gratis BBN-KB. Kepala BP2RD, Olvie Atteng SE, M.Si, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan program sosialisasi ini hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulut. Berlokasi di Kota Manado, sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan dan terminal-terminal yang ada, sekaligus melakukan investigasi terhadap kendaran-kendaraan yang berasal dari luar daerah dan yang sudah lewat masa berlaku untuk Pajak Kendaraan. Kegiatan ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat / wajib pajak terkait Tax Amnesty yang masa pelaksanaanya hingga 15 Desember 2017, dan akan

Sekprov Edwin Silangen SE, MS Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen SE, MS, membuka kegiatan Forum Komunikasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Provinsi Sulawesi Utara , dirangkaikan dengan Peresmian Gedung Baru UPTB Minahasa Utara.  Gubernur Sulut dalam sambutan yang dibacakan Sekprov Edwin Silangen, mengucapkan Terima Kasih dan Apresiasi yang tinggi kepada Kepala BP2RD Prov. Sulut yang telah memprakarsai kegiatan yang bernilai penting dan strategis ini serta ucapan selamat atas diresmikannya Gedung Baru Unit Pelaksana Teknis Badan Minahasa Utara BP2RD . Saat ini penerimaan dari sektor pajak dan retribusi masih menjadi sumber utama pendanaan bagi proses pembangunan yang dijalankan. Optimalkan pengelolaan dan pemanfaatan diberbagai faktor, antara lain Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penunjang serta Penguatan Kapasitas Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur yang membidangi..  Dengan dirampungk

Kepala BP2RD Olvie Atteng SE, M.Si  Marijo  Masyarakat / Wajib Pajak yang belum/tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor, 1 Tahun - 5 tahun dan lebih, SEGERA manfaatkan Kesempatan Emas dalam rangka HUT Prov. Sulut ke 53, dengan memperoleh TAX AMNESTY : "KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK SERTA PEMBEBASAN DENDA PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR " sesuai Pergub Nomor 42 Tahun 2017. Kepada WAjib Pajak yang sudah membayar Pajak tetapi belum Balik Nama pemegang Kendaraan Bermotor, akan mendapatkan keringanan 50%, serta Kendaraan Bermotor yang berasal dari "LUAR Daerah" silahkan dimutasi dan mendapatkan FREE BBN KB. Program ODSK ini hanya berlaku selang 12 SEPTEMBER S/D 15 DESEMBER 2017, tinggal 2 bulan lagi. Untuk Informasi dapat menghubungi Samsat terdekat atau dapat menghubungi Call Centre BP2RD  No. HP  0812450 25015 - 08124502 5016. Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sekarang lebih mudah dengan program  e-Samsat kerja sama BP2RD Prov. Sulu

Drs. Jhon Palandung, M.Si Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses tumbuh kembang daerah dan bangsa, sehingga sudah menjadi suatu keniscayaan kepada setiap Apartur Sipil Negara untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kepatuhan hukum dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab. Ini kemudian mewajibkan kita sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk mampu memahami secara menyeluruh setiap substansi penting yang terkandung didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov. Sulut yang dikepalai Kaban Olvie Atteng, SE, M.Si, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi pejabat struktural dan fungsional umum di lingkungan BP2RD. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Drs. Jhon H. Palandung, M.Si yang sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Se

Dalam Upaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah dalam rangka Peningkatan PAD dari sektor Pendapatan pemanfaatan kekayaan daerah dan Retribusi Daerah, BP2RD selaku koordinator Pendapatan Daerah yang dipimpin Kepala BP2RD Prov. Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si, mengadakan rapat bersama Tim, dan dihadiri oleh perwakilan SKPD pengelola Retribusi Daerah dan Pendapatan pemanfaatan kekayaan daerah di Ruang Rapat BP2RD, Kamis 5 Oktober 2017 Hal ini dipandang perlu untuk melakukan identifikasi terhadap penggunaan data lahan milik daerah yang dikelola perangkat daerah, dan untuk monitor langsung penerimaan dan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah untuk pembangunan Sulawesi Utara.   (PTIP/ML) Ruang Rapat BP2RD Bersama SKPD Terkait

Kepala BP2RD Olvie Atteng SE, M.Si, menghadiri Rapat dengan PANSUS DPRD Prov. Sulut tentang Perubahan RPJMD T.A 2016 - 2021.  Dalam rapat tersebut membahas;  Proyeksi Pendapatan Daerah (PATDA) Prov. Sulut Indeks Kinerja Utama BP2RD Target Pendapatan Daerah Prov. Sulut T.A 2018 Rekapitulasi Per Objek Penerimaan T.A. 2018 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan SKPD Rapat berlansung di Ruang Rapat Gedung DPRD Prov. Sulut Rabu, 04 Oktober 2017. (PTIP/ML) Ruang Rapat Kerja DPRD Prov. Sulut

Sebagai warga negara Indonesia tentu kita wajib tahu bahwa Pancasila berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain bahwa “Indonesia berdasarkan Pancasila”. Sedangkan fungsi dasar Negara itu sendiri adalah antara lain sebagai dasar sekaligus sumber hukum dalam aktivitas penyelenggaraan dan pengelolaan negara.  Masing-masing sila dalam Pancasila memiliki makna dan arti penting sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain ditetapkan sebagai dasar Negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan landasan ideology serta sebagai filsafat bangsa. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Prov. Sulut yang dipimpin oleh Kaban Olvie Atteng SE, M.Si, menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 dengan tema "Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur", dirangkaikan dengan Apel Kerja Bulan Oktober dengan menggunakan pakaian Batik Nasional/Batik Daerah.