Bapenda Prov. Sulut

Bapenda Sulut kerjasama dengan Pihak Kepolisian Lalu Lintas, menggelar Razia Pajak Kendaraan Bermotor di beberapa titik jalan yang dilakukan beberapa UPTD PPD Samsat di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.  Razia ini untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor, berupa pengesahan STNK yang sah apabila sudah membayar pajak setiap tahun. Menurut Kasie Pelayanan PKB dan BBNKB, UPTD PPD Bolmong, Lody Nelwan, banyak ranmor yang terjaring dalam razia tersebut dan sudah melakukan pembayaran di Samsat terdekat.  Kepala Bapenda Sulut. Olvie Atteng, SE, M.Si menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB, agar segera menyelesaikan kewajibannya. Hubungi Samsat terdekat, atau lakukan pembayaran PKB secara online melalui ATM/Teller dan M-Banking Bank SulutGo, setelah mendapatkan kode bayar pada aplikasi Info Pajak Sulut pada google play dan melalui SMS Gateway Bapenda Sulut. "Kami minta maaf atas ketidaknyamanan berkendaran ini yang mengg

Bapenda Sulut memiliki tugas untuk mengelola pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan) yang didalamnya terdapat 10 UPTD PPD dan 5 Samsat Bantu yang semuanya bermuara ke 38 unit/gerai pelayanan serta mengkoordinir 41 perangkat daerah pemungut retribusi daerah di 15 Kab/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara.  Dapat dilihat dari beban kerja tersebut, dibutuhkan upaya dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan evaluasi jabatan di Bapenda Sulut, untuk mengoptimalkan dalam pencapaian target pendapatan daerah. Untuk itu, Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, M.Si, bersama tim kerja kantor pusat melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa UPTD PPD, antara lain di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, dan Minahasa Selatan, Senin 28 Januari 2018. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemetaan pegawai ASN dan THL sesuai dengan Evajab, teknik dan strategi penelu

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi tentang pengawasan tingkat kepatuhan wajib retribusi, Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si, melakukan rapat evaluasi terhadap UPTD PPD Bapenda Sulut di ruang konsultasi kantor pusat Bapenda. Kebutuhan mendasar tentang penjabaran tupoksi pengendalian retribusi daerah antara lain; Sop tentang mekanisme pemungutan retribusi sesuai perda dan pergub tentang petunjuk teknis pemungutan, melakukan penetapan, pelaporan, perlengkapan penunjang (karcis, dll), teknis dan tim sistem pengendalian intern, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dikoordiner oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Bapenda Sulut,  khususnya Subbid. Pengendalian Pendapatan Daerah, yang secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi  serta mengidentifikasi dan pengawasan dilapangan, terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.  Rapat yang dimaksud dihadiri oleh Sekretaris Badan, para Kepala

Provinsi Sulawesi Utara, melalui Badan Pendapatan Daerah Sulut (Bapenda) menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Aceh, berupa studi komparasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dipimpin oleh Kepala Badan, Jamaluddin SE, M.Si.Ak. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi di ruangan konsultasi kantor pusat Bapenda Sulut, Jumat 18 Januari 2019. Kunjungan kerja ini dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, guna penyelenggaraan pemungutan yang efektif dan efisien. Terdapat saling memberikan penjelasan dan gambaran tentang cara dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, baik dari sektor pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara.  Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi dan tukar informasi serta pemberian cendramata yang dilanjutkan dengan kunjungan peninjauan pelayanan kesamsatan di UPTD PPD Bapenda Sulut di Minahasa Utara. (PT

Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut, yang dipimpin Olvie Atteng SE, M.Si menggelar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dengan para pejabat struktural Esalon III dan IV Bapenda Sulut, dalam pemenuhan target pendapatan dan kinerja pegawai Bapenda Sulut, yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulut, Drs. Meiki Onibala, M.Si, dan Staf Ahli Gubernur Sulut Bid. SDM,  Drs. Marhaen Roy Tumiwa, M.Pd di Rupat Kepala Bapenda.  Pakta Integritas merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 meliputi; sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, program kerja dan kegiatan selama tahun anggaran 2019. Adapun beberapa poin yang tertuang dalam dokumen Pakta integritas Badan Pendapatan Daerah ialah pertama berperan

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi tentang Prinsip Bela Negara terhadap Program Kegiatan TA 2019 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Drs. Meiki Onibala, M.Si bersama Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Drs. Marhaen Roy Tumiwa, M.Pd yang diikuti oleh Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si beserta para pejabat struktural Esalon III dan IV Bapenda Sulut, bertempat di Rupat Kaban Bapenda.  Program bela negara perlu dan penting untuk memupuk jiwa nasionalisme dan semangat membela negara, untuk membangun bangsa serta mempertebal semangat kebangsaan, persatuan, dan kebersamaan. Junjung tinggi Prinsip Bela Negara, Bapenda Sulut siap mengimplementasikan didalam tupoksi dan didalam bermasyarakat dengan sikap integritas, untuk bersama membangun daerah nyiur melambai, menuju Sulawesi Utara yang lebih Hebat. (PTIP/ML)

Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng SE, M.Si Dalam rangka peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Bapenda Sulut dibawah kepemimpinan Kepala Badan Olvie Atteng SE, M.Si, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.  Sekretaris Bapenda Sulut, Ir. Conny Kuhon, ME mengatakan, tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sekretaris Bapenda Sulut, Ir. Conny Kuhon ME Adapun program kerja lainnya dalam rangka pemantapan struktur kerja Bapenda Sulut antara lain, perjanjian kinerja tahun 2019, dan Cash Cading yang merupakan uraian tugas dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis,

Apel Kerja Bapenda Prov. Sulut Dalam rangka meningkatkan kinerja ASN dan THL dilingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diawal tahun 2019,  Kepala Bapenda Olvie Atteng SE, M.Si, menggelar rapat evaluasi jabatan (EvaJab) dengan para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Funsional Umum dan THL, di Rupat Kepala Badan, selang 7 s/d 9 Januari 2019. Proses pelaksanaan evaluasi jabatan adalah mengukur kualitas, bobot jabatan, kelas jabatan, pola karier, fungsi dan nilai, untuk mengevaluasi tupoksi jabatan yang diuraikan dalam informasi jabatan serta untuk menginventarisasi informasi dan seluruh jabatan yang ada secara objektif, untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik dalam menunjang program kerja pemerintahan OD-SK. Kegiatan ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi pimpinan, dimana Kepala Badan menegaskan untuk selalu menjaga Integritas, sikap, tanggung jawab dan disiplin kerja, jujur, adil transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, untuk meningkatkan kinerja